37. Yang tidak termasuk dalam tahapan perumusan kebijakan publik adalah .... a. penyusunan agenda b. penilaian kebijakan c. formulasi kebijakan d. pelaksanaan k

37. Yang tidak termasuk dalam tahapan perumusan kebijakan publik adalah .... a. penyusunan agenda b. penilaian kebijakan c. formulasi kebijakan d. pelaksanaan kebijakan 38. Dalam pelaksanaan otonomi daerah partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik .... a. sebagian besar pada tahap penilaian b. sebagian besar pada tahap perencanaan c. sebagian besar pada tahap pelaksanaan d. sebagian besar pada tahap penetapan 39. Berikut ini yang merupakan pentingnya partisipasi dalam perumusan kebijakan publik adalah .... a. menunjukkan bahwa kita sangat menghargai demokrasi b. kebijakan sangat memihak kepada pemerintah c. menghormati hak-hak yang dimiliki masyarakat d. kebijakan publik akan sesuai dengan keinginan masyarakat 40. Apabila kebijakan publik tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka dalam pelaksanaannya .... a. masyarakat sering melakukan unjuk rasa b. tidak menanggapi karena tidak berkepentingan c. kurang mendapat respon dari masyarakat d. tetap mematuhi semua kebijakan publik