tuliskan dua hal yang membedakan peraturan perundang undangan tingkat pusat daerah

Peraturan pusat antara lain :


a.       Peraturan Lalu Lintas

Peraturan lalu lintas dibuat untuk menciptakan keamanan, kenyaman, dan ketertiban bagi pengguna jalan raya, termasuk pejalan kaki dan pemilik atau pemakai kendaraan.

Bagaimana aturan bagi  pejalan kaki di jalan raya?

Di jalan raya ada beberapa peraturan lalu-lintas yang harus ditaati, seperti kita harus menyeberang melalui zebra cross atau jembatan penyeberangan atau  jika kita berjalan di jalan raya harus di trotoar, dan sebagainya.

Jika kita melanggar peraturan lalu lintas maka akan

membahayakan keselamatan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Selain itu kita juga akan dikenakan sanksi. Contoh sanksi bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dalam UU Lalu lintas No. 14 tahun 1992 yaitu dipidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

 

b.      UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Apa sebenarnya korupsi itu? Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud “Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara nyata melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Untuk menangani kasus korupsi, selain membentuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 tahun 2001, pemerintah juga membentuk lembaga yang menangani kasus korupsi, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melalui UU No. 30 tahun 2002.

c.       Peraturan tentang Pendidikan

Peraturan tentang pendidikan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa anak yang berusia tujuh sampai dengan lima

belas tahun harus bersekolah. Mereka harus mengikuti pendidikan dasar. Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

 
Peraturan Perundang-undangan Daerah di antaranya:

a.       Perda tentang larangan merokok di tempat umum

Provinsi DKI Jakarta sudah memberlakukan  peraturan larangan merokok di tempat umum. Peraturan ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan semua warga.

b.      Perda tentang pengelolaan pasar dan tempat jualan

Untuk itu di daerah perkotaan sudah dikeluarkan peraturan daerah tentang pengelolaan pasar dan tempat berjualan dengan tujuan agar pengelolaan pasar dan tempat berjualan tertib sehingga tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan.

c.       Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

d.      Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(NAD)

Perbedaan peraturan perundang undangan tingkat pusat dan tingkat daerah adalah kalau di tingkat pusat berwenang mengatur seliruh pemerintahan atau sebagai pusat pemerintahan suatu negara yg dipimpin oleh presiden, sedangkan kalo di tingkat daerah adalah pemerintahan yg dilaksanakan pada suatu daerah tertentu yg dipimpin oleh kepala daerah.