Sebutkan urutan peraturan perundang undangan di Indonesia berdasarkan pasal 7UU No. 10 Tahun 2004!

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan No. 10 Tahun 2004 yakni ;
• Undang Undang Dasar 1945
• Undang Undang
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Presiden
• Peraturan Daerah

SEMOGA SUKSES

Senin,20 November 2017

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sejak Indonesia merdeka, ada beberapa peraturan yang mengalami tata urutan perundang-undangan, yaitu:

· Ketetapan MPR nomor XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengatur sumber tertib hukum republik Indonesia.

· Ketetapan MPR nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan.

· UU RI no. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2004 lahir undang-undang no 10 thn 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, didalam pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut dicantumkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Rumusan pasal 7 ayat (1) no 10 thn 2004:

1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut

a) UUD 1945.

b) Undang-Undang/PERPU.

c) Peraturan Pemerintah.

d) Peraturan Presiden.

e) Peraturan Daerah.

2. Peraturan daerah meliputi:

a) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.

b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

c) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya.

3. Ketentuan mengenai tata cara pembuatan peraturan desa/peraturan yang setingkat diatur oleh peraturan daerah/kabupaten/kota yang bersangkutan.

4. Jenis perundang-undangan selain no 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirearki.

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Ditetapkannya UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan:

a) Bentuk konsekuensi dikumandangkan kemerdekaan yang menandai berdirinya suatu Negara.

b) Wujud kemandirian suatu Negara yang tertin dan teratur.

c) Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.

UUD pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut:

a) Organisasi Negara.

b) HAM.

c) Prosedur mengubah UUD.

d) Memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

e) Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideology Negara.

UUD 1945 mempunyai kedudukan istimewa disbanding undang-undang lain karena:

a) UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dari UU biasa.

b) UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap sesuatu yang luhur.

c) UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.

d) UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan Negara.

Sejak era reformasi, UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan:

· Perubahan pertama tanggal 12 oktober 1999.

· Perubahan kedua tanggal 18 agustus 2000.

· Perubahan ketiga tanggal 9 november.

· Perubahan keempat tanggal 10 agustus 2002.